Dialog Interaktif bersama RRI-Talaud “PANTAU DANA DESA”

1. Mengurangi dampak sosial dan ekonomi masyarakat serta terhambatnya pembangunan desa akibat pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) perlu melakukan adaptasi kebiasaaan baru di desa, dan
2. Menghadapi ancaman yang membahayakan sistem perekonomian negara dan/atau stabilitas sistem keuangan perlu melaksanakan kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) termasuk didalamnya dana desa.

Kedua pertimbangan tersebut guna melaksanakan ketentuan pasal 21 ayat (1) PP 22 tahun 2015 tentang perubahan atas PP 60 tahun 2014 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan PP 8 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas PP 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dijelaskan, bahwa Pemerintah Desa saat ini terlibat untuk sama – sama dalam menciptakan formula pencegahan akibat pandemi, maka sesuai petunjuk itu bahwa Desa harus memperkuat tatanan ekonomi masyarakat yang diminta oleh Pemerintah Daerah melalui Program Padat Karya Tunai Desa atau biasanya disingkat dengan Program PKTD. PKTD adalah salah satu program prioritas Dana Desa di Tahun 2021. Pemerintah Desa diminta untuk membuka serta mengerjakan lahan pertanian serta turut melakukan pembiayaan itu yang tentunya membawa dampak positif dalam melakukan pencegahan akibat dari pandemi covid-19. Dampak positif dari hal ini antara lain penguatan ekonomi masyarakat melalui ketersedian pangan.

Sembari menambahkan, Inspektur menjelaskan bahwa dalam hal pengelolaan dana desa, peran Inspektorat dalam hal ini  Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan lembaga di bawah Bupati dan bertugas untuk melakukan pengawasan fungsional atas kinerja organisasi pemerintah daerah, termasuk didalamnya melakukan pengawasan aliran Dana Desa sebagaimana diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 115 yang mengatur tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa serta diatur dalam Permendagri No. 73 Tahun 2020 tantang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, dimana Pengawasan APIP dilakukan dalam bentuk Reviu, Monitoring, Evaluasi, Pemeriksaan dan Pengawasan lainnya. Disamping melaksanakan pengawasan, Inspektorat Kab. Kepl. Talaud juga sebagai media consulting and quality assurance yang berperan memberi penjaminan mutu bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD serta seluruh masyarakat.

Asisten Tata Pemerintahan Dan Kesra Bpk. Daud Malensang, S.Sos menjelaskan kehadiran Program Dana Desa masyarakat desa secara khusus di Kabupaten Kepulauan Talaud tentunya merasa bersyukur bahwa ketika hadirnya program Presiden “membangun pemerintahan dari pinggiran” saat ini masyarakat bisa menikmati program tersebut tentunya melalui mekanisme aturan pelaksanaan baik melalui Permendes maupun Perda yang berlaku. Ditambahkannya lagi bahwa ditengah Pandemi Covid-19 saat ini kebutuhan Dana Desa tidak lagi seutuhnya dipakai untuk kesejahteraan desa, melainkan saat ini juga kebutuhan dana desa  diperuntukkan untuk mensukseskan program pemerintah dalam hal pelaksanaan pelaksanaan protap kesehatan serta penanganan dan pencegahan penyebaran virus corona ditengah kondisi pandemi covid-19.Dilain kesempatan, Sekretaris DP3APMD Bpk. Jonier Mona, SE, ME menjelaskan bahwa dalam Permendesa-PDTT Nomor 13 Tahun 2020 menjelaskan tentang bagaimana desa melakukan tahapan penganggaran mulai dari; Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan serta Pertanggungjawaban. Hal – hal ini bisa kita lewati melalui regulasi yang sudah ditetapkan, apalagi perihal soal pencairan dana desa. Ditambahkan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat ini, bahwa Pemerintah Pusat dan Daerah sudah beberapa kali mengeluarkan Surat Edaran tentang penggunaan dana desa ditengah pandemi covid-19, dimana disana terdapat anggaran seperti contohnya pembuatan posko, pengadaan APD, dan lain sebagainya dalam hal pencegahan penyebaran covid-19 ini. Program ini juga merupakan suatu kewenangan pemerintah desa yang tentunya tidak bertentangan dengan Permendesa-PDTT dimaksud. Dalam hal pencairan dana desa juga kita diatur oleh PMK No. 222 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa berdasarkan tahap-tahap yang ditentukan. Aturan dimaksud mengatur tentang alur prosedur pencairan dana desa untuk memenuhi semua kebutuhan penunjang yang ada didesa. Ditambahkannya lagi, bahwa saat ini Dana Desa Reguler, Dana Desa BLT serta Dana Desa khusus Covid-19 Tahap 1 sudah dicairkan kepada 142 Desa di Kab. Talaud di tahap pertama terealisasi 100%. Kemudian untuk Dana Desa BLT juga sudah dicairkan kepada 142 Desa, juga terealisasi 100%. (ate)